Sistem online penuh diterapkan dalam Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2010. Para calon mahasiswa hanya mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi syarat administrasi secara online
Ketua Majelis Forum Rektor PTN, Prof Haris Supratno mengatakan, pendaftaran mahasiswa baru lewat internet ini akan diluncurkan resmi sejak, Minggu (14/2). Seremonial digelar di Makassar.
Sistem online, katanya, efisien. Mahasiswa tak perlu datang ke panitia lokal. Mereka cukup ke warnet atau buka internet di rumah.
Panitia juga tak perlu menyediakan SDM, sarana dan prasarana. “Anggaran untuk penyelenggaraan SNMPTN bisa dipakai untuk menutupi biaya pengadaan saran IT dan meningkatkan kesejahteraan pengawas,” tambah Haris, Selasa (9/2).
Pendaftaran online diawali dengan membayar biaya pendaftaran di Bank Mandiri. Di sana para calon mahasiswa menerima PIN sebagai password (kata sandi) saat masuk ke situs snmptn.com. Semua persyaratan administrasi kecuali uang pendaftaran bisa diisi di situs itu.
Pendaftar tinggal mengisi formulir, upload foto dan kopi identitas diri sesuai menu dalam situs pendaftaran. Setelah mendaftar online, calon mahasiswa bisa mencetak data yang nantinya dijadikan bukti mengikuti ujian. Bagi masyarakat yang kesulitan mengakses internet, bisa mendapatkan bimbingan dan panduan di kampus-kampus PTN.
“Proses verifikasi peserta akan dilakukan pada hari pertama ujian. Karenanya, para peserta harus membawa bukti mendaftar dan identitas diri sesuai yang digunakan saat mendaftar online serta membawa bukti kelulusan,” terang Haris.
Sementara itu, Rektor ITS Prof Priyo Suprobo menyatakan, sistem SNMPTN online sudah disiapkan secara bertahap. Kini tinggal dijalankan. Sebagai kampus yang dipercaya menjadi pengelola sistem SNMPTN se-Indonesia, ITS siap menjamin secara teknologi. “Selain ITS, yang juga terlibat dalam persiapan sistem online ini adalah badan penjamin mutu yang di dalamnya terdapat ITB dan Unair, serta ahli-ahli informatika,” papar Probo.
Guna menunjang operasional SNMPTN dari sisi IT, ITS telah menyiapkan tiga server utama, masing-masing di kampus ITS, Telkom, dan Bank Mandiri, selaku mitra . ”Server ini akan bekerja 24 jam nonstop yang mampu menampung data ratusan ribu pendaftar,” tambah Probo.
Meski menggunakan beberapa perangkat IT terbaru, Probo menjamin tidak ada peningkatan biaya operasional. Biaya yang dibutuhkan justru bisa lebih murah daripada cara pendaftaran manual. Apalagi, SNMPTN online memanfaatkan fasilitas inheren dan jaringan internet pendidikan nasional yang telah tersedia.
Dana pengadaan tambahan untuk server dan software semuanya berasal dari dana pendaftaran dan dana cadangan yang selama ini masih tersimpan. “Biaya pendaftaran tidak ada perubahan, selama tiga tahun ini tetap,” tegas Probo. Tahun lalu biaya biaya pendaftaran dan uji keterampilan SNMPTN adalah Rp 150.000 untuk jurusan IPA dan IPS, Rp 175.000 untuk IPC, dan uji keterampilan olahraga dan seni Rp. 100.000. rey
Alur Pendaftaran SNMPTN Online:
1.Menyetor biaya pendaftaran di Bank Mandiri
2.Dari bank, menerima PIN
3.Mengisi formulir di web SNMPTN
4.Melengkapi bukti kelulusan, foto, dan kartu identitas, dengan upload di web
5.Mencetak bukti pendaftaran untuk siap mengikuti ujian
6.Bukti pendaftaran, bukti kelulusan dan identitas diri yang digunakan dalam pendaftaran online dibawa saat mengikuti ujian hari pertama.
Pemerintah Evaluasi Otonomi Perguruan Tinggi
Pemerintah akan mengevaluasi kembali otonomi perguruan tinggi dalam hal penerimaan calon mahasiswa baru. Kajian akan dilakukan secara akademis, sosial, dan ekonomi sehingga semua pihak diuntungkan serta mencerminkan prinsip keadilan.
Demikian dikemukakan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh seusai rapat Laporan Anggaran Kementerian Pendidikan Nasional dengan Komisi X DPR, Senin (8/2/2010). Keputusan untuk meninjau ulang sistem penerimaan calon mahasiswa perguruan tinggi negeri (PTN) itu dilakukan karena banyaknya keluhan masyarakat soal banyaknya jalur masuk ke PTN.
Selain membuat bingung calon mahasiswa, banyaknya jalur juga merugikan karena calon mahasiswa harus berkali-kali membeli formulir yang harganya berkisar Rp 200.000-Rp 850.000 per formulir. Di sisi lain, beberapa jalur masuk PTN pendaftarannya dibuka sebelum siswa mengikuti ujian nasional (UN) sehingga konsentrasi siswa terbagi antara mengikuti UN dan mengikuti seleksi masuk PTN.
Falsafah dasarnya otonomi. PTN diberi keleluasaan dalam penerimaan calon mahasiswa baru. Tetapi, akan ditinjau apakah otonomi sebebas-bebasnya ini mengganggu sistem belajar-mengajar atau tidak. Merugikan siswa atau tidak,” kata Mohammad Nuh.
“Jika merugikan, akan ada regulasi yang khusus mengatur penerimaan calon mahasiswa baru itu,” ujarnya.
Mendiknas juga mengakui, banyaknya jalur masuk PTN dengan biaya pendaftaran yang beragam dikhawatirkan akan mengurangi kesempatan anak dari keluarga yang kurang mampu untuk membeli formulir seleksi masuk PTN. Sebenarnya, kata Mohammad Nuh, sudah ada seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) yang dilakukan secara serentak oleh sejumlah PTN.
“Ide SNMPTN itu supaya ada semangat kebersamaan sesama PTN. Selain itu, juga supaya calon mahasiswa tidak perlu mengeluarkan biaya pendaftaran berkali-kali untuk seleksi masuk PTN. Dengan SNMPTN, anak cuma perlu mendaftar satu kali dan bisa memilih PTN mana saja. Itu bagian dari upaya untuk efisiensi dan optimalisasi,” ujarnya.
Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal mengingatkan, melalui SNMPTN setiap anak di mana pun dia berada bisa memilih dan mengikuti seleksi PTN yang dia minati.
“Dengan sistem penerimaan calon mahasiswa PTN yang bervariasi sekarang, harus dievaluasi apakah lebih menguntungkan atau menghambat, atau adakah jalan tengahnya. Kita belum bisa menilai apakah ini benar atau salah,” kata Fasli.
Otonomi itu untuk Menjaga Kualitas
Tidak masalah dan sudah menjadi hak pemerintah jika ingin mengevaluasi kembali otonomi perguruan tinggi dalam hal penerimaan calon mahasiswa baru. Hanya saja, evaluasi itu dilakukan dengan tetap berpegang pada tujuan menjaga kualitas calon mahasiswanya.
Demikian dikatakan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Indonesia (UI) Muhammad Anis, menanggapi rencana pemerintah yang ingin mengevaluasi kembali otonomi perguruan tinggi dalam hal penerimaan calon mahasiswa baru. Pemerintah akan melakukan pengkajian secara akademis, sosial, dan ekonomi sehingga semua pihak diuntungkan serta mencerminkan prinsip keadilan.
Seperti diberitakan sebelumnya, menurut Mendiknas Mohammad Nuh seusai rapat Laporan Anggaran Kementerian Pendidikan Nasional dengan Komisi X DPR, Senin (8/2/2010), keputusan untuk meninjau ulang sistem penerimaan calon mahasiswa PTN dilakukan karena banyaknya keluhan masyarakat soal banyaknya jalur masuk ke PTN.
“Kita sih setuju saja, tidak ada masalah. Buat kami, selama bisa tetap menjaga kualitas, kita akan mengikuti kebijakan apapun dari pemerintah,” ujar Anis kepada Kompas.com di Jakarta, Selasa (9/2/2010).
Dia menambahkan, UI membuka banyak jalur masuk terutama dengan jalur-jalur mandiri adalah untuk menjaga kualitas in take. Apalagi, hal tersebut dilakukan oleh UI mengacu pada surat keputusan menteri, yang dalam hal ini adalah Permendiknas No 6 Tahun 2008 tentang pedoman penerimaan calon mahasiswa baru PTN.
Anis melanjutkan, sejauh ini porsi mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN mencapai 15 sampai 20 persen. Sebagai jalur mandiri andalannya, UI memang memberikan porsi paling besar melalui jalur Simak UI, yang mencapai 56 persen. Sementara berdasarkan seleksi penelusuran rapor tanpa uji tulis, UI memberikan porsi hingga 20 persen.
“Silahkan kalau memang perlu dievaluasi. Kalaupun harus diubah juga silahkan, asalkan disepakati oleh semua perguruan tinggi, sebab kita ingin menjaga kualitas. Hanya syaratnya, jangan pakai hasil UN, jelas itu tidak bisa,” kata Anis.
“UN itu sifatnya prediktif berdasarkan hasil belajar, sementara kalau ingin masuk universitas kami ingin mengambil yang pintar di antara yang pintar. Untuk itu, seleksi memang harus dikembalikan ke satuan pendidikan dengan kriteria yang berbeda-beda,” tambahnya.
Sementara itu, sepakat dengan Anis, Rektor Universitas Negeri Surabaya, Prof Dr Haris Supratno mengatakan, bahwa pemerintah punya hak untuk meninjau kembali kebijakan otonomi tersebut. Pemerintah yang mengeluarkan Permendiknas No 6 tahun 2008 sebagai undang-undang yang mengatur, sehingga pemerintahlah yang berhak menilainya jika kebijakan tersebut perlu dikaji ulang.
“Kami tinggal ikuti aturan saja sesuai Permendiknas itu. Kalau pemerintah masih ingin campur tangan atau merubahnya, silahkan. Hanya saja, persoalannya, di mana otoritas perguruan tinggi?” ujar Haris.
